Aula Student Center UIN Jakarta, Berita Kemahasiswaan Online – Badan Kajian dan Aksi Strategis (BKAS) Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar Pendidikan Advokasi dan Kebijakan Publik 2026 pada Senin (15/6/2026) hingga Selasa (16/6/2026). Kegiatan ini menjadi ruang penguatan kapasitas mahasiswa dalam memahami advokasi, kebijakan publik, serta berbagai dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Rektor I UIN Jakarta, Prof. Dr. Ahmad Tholabi S.Ag., S.H., M.H., M.A., Staf Ahli Menteri Hak Asasi Manusia RI, Prof. Dr. Rumadi Ahmad M.Ag., Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, Dosen Ilmu Komunikasi Tanri Abeng University, Siti Khopipah, Perwakilan Deep Talk Indonesia Arif Fadilah, Perwakilan LBH Jakarta, M. Nabil Hafizhurrahman, S.H., Analis Mahadata dan Politik Media, Ali Nur Alizen, serta Menko Kastrat DEMA UIN Jakarta 2024, M. Zaky Almubarak, S.Sos.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan sambutan oleh Prof. Ahmad Tholabi serta Prof. Rumadi Ahmad. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi dan diskusi yang membahas berbagai isu strategis, mulai dari advokasi kebijakan publik, hak asasi manusia, analisis sosial, gerakan sosial, hingga literasi digital. Selama dua hari pelaksanaan, peserta terlibat aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab bersama para pemateri.

Ketua BKAS DEMA UIN Jakarta Ahmad Varis Farhan menilai mahasiswa perlu memiliki kemampuan analisis yang memadai dalam merespons berbagai persoalan publik yang berkembang saat ini.

“Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh keresahan mahasiswa terhadap berbagai dinamika sosial yang berkembang saat ini. Karena itu, kami ingin memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai advokasi dan analisis sosial,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tema advokasi dan kebijakan publik dipilih sebagai respons terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa didorong untuk memahami proses kebijakan sekaligus memiliki kemampuan untuk mengkritisi dan mengawalnya secara konstruktif.

Menurut Varis, salah satu tantangan terbesar mahasiswa saat ini adalah derasnya arus informasi di era digital yang sering kali dipenuhi informasi tidak terverifikasi. Kondisi tersebut menuntut mahasiswa untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dan analisis yang kuat dalam menyikapi berbagai isu sosial maupun kebijakan publik.

“Banyak informasi yang belum terverifikasi sering kali membuat masyarakat terbawa pada opini tertentu. Karena itu, kemampuan analisis yang baik menjadi sangat penting agar mahasiswa dapat melihat suatu persoalan secara objektif dan berdasarkan data,” katanya.

Ia menambahkan, kehadiran pemateri dari berbagai latar belakang bertujuan memperkaya wawasan peserta melalui beragam pengalaman dan perspektif keilmuan. Dengan demikian, peserta diharapkan mampu memahami isu advokasi dan kebijakan publik secara lebih komprehensif.

Melalui Pendidikan Advokasi dan Kebijakan Publik 2026, BKAS DEMA UIN Jakarta berharap dapat mendorong lahirnya mahasiswa yang memiliki kapasitas intelektual, kepekaan sosial, dan keberanian untuk menyuarakan aspirasi masyarakat secara bertanggung jawab.

“Mahasiswa hari ini harus selalu lantang dalam menyuarakan aspirasi rakyat serta mampu berperan untuk kepentingan bersama dan kemaslahatan. Harapannya, ilmu yang diperoleh selama kegiatan ini dapat diteruskan kepada masyarakat yang lebih luas,” tambahnya.

Reporter: Alfassalam Muhammad | Editor: Rakhma Imamatul Ummah | Publisher: Naila Yustiara

Dokumentasi: